Kadinsos Sebut, Sebanyak 36 Ribu Nama Penerima Program BPNT di Kabupaten Lebak Dinonaktifkan

LEBAK (Banten) Salingsapa info | Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan awal tahun 2021 menuai kegaduhan. Pasalnya, banyak warga yang menjadi penerima program dari Kementerian Sosial tersebut tidak bisa mengambil bantuan yang selama ini mereka terima dalam bentuk bahan sembako disebabkan saldo dalam kartu yang mereka miliki dalam keadaan kosong.

Hal ini terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Nuryanti, warga Kampung Ciherang Rt 05/04 Desa Maja Kecamatan Maja, Lebak termasuk salah satu penerima Program BPNT mengaku sangat kecewa, setelah ada surat pemberitahuan yang disampaikan ketua Rt setempat, bahwa namanya dihapus dari daftar penerima bantuan.

“Selama ini saya hanya mendapatkan bantuan BPNT dari pemerintah, untuk bantuan yang lain saya tidak pernah mendapatkan sama sekali.masa yang ini juga kami harus dihapus?” ujar ibu berstatus janda dengan 3 anak ini saat ditemui dikediamannya, Sabtu (16/1/2021).

Nuryanti juga menyampaikan, bahwa masih ada beberapa warga lain di lingkungan Rt tersebut dengan kondisi ekonomi lemah, yang namanya terhapus dari daftar penerima BPNT.

Tidak hanya di Kecamatan Maja, hal serupa terjadi juga di Kecamatan Curugbitung. Menurut Tasim, Kepala Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, Lebak, banyak warganya yang menjadi penerima Program BPNT tidak bisa mengambil bantuan karena saldo di kartunya dalam keadaan kosong. Sebagai Kepala di Pemerintahan Desa, Tasim hanya bisa memberikan penjelasan, bahwa perihal penghapusan beberapa nama warganya sebagai penerima bantuan tidak ada Informasi sebelumnya dari pihak terkait (Dinsos_red).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Dharmana Putra saat dikonfirmasi melalui pesan whatsAppnya menjelaskan, bahwa saat ini memang banyak nama-nama penerima yang dinonaktifkan.

“Memang ada yang dinonaktifkan oleh kemensos, dan untuk Kabupaten Lebak sekitar 36 ribuan. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Lebak saja” ujarnya.

Ditambahkan Eka, hal ini terjadi dalam rangka pemutakhiran dan perbaikan data dengan berbagai sebab, salah satunya NIK KPM yang tidak aktif (tidak online _red), dan harus menunggu proses validasi oleh masing-masing operator desa. (jimuy)